Teori Ketimpangan Sosial

 

Ketimpangan

Ketimpangan sosial ditandai oleh ketidaksetaraan peluang dan penghargaan untuk posisi sosial atau status yang berbeda dalam kelompok atau masyarakat. Menurut Naidoo dan Wills, ketimpangan sosial adalah perbedaan-perbedaan dalam pemasukan (income), sumber daya (resources), kekuasaan (power) dan status di dalam dan antara masyarakat.

Teori Ketimpangan

Banyak teori untuk menerangkan ketimpangan global, berikut beberapa diantaranya.

1.    Teori Kolonialisme

Teori kolonialisme dimulai di Inggris sekitar tahun 1750 ketika industrialisasi menyebar diseluruh Eropa Barat.  Teori ini merujuk pada satu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya. Kegiatan ini diawali oleh negara industri (negara kapitalis). Menurut Horrison, mereka menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal cepat, kemudian digunakan untuk menyerang negara yang lemah untuk dijadikan koloninya (Henslin, 2007). Setelah bangsa yang lemah takluk, mereka akan meninggal kekuatan pengendali untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan sumber daya bangsa tersebut. Maksud kolonialisme di sini adalah untuk mengeksploitasi rakyat dan sumber daya suatu bangsa demi keuntungan negara kapitalis (induk).

2.    Teori Sistem dunia

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Ia menganalisis Bagaimana industrialisasi menghasilkan tiga kelompok bangsa, yaitu (1) Negara inti (negara yang lebih dulu melakukan industrialisasi dan mendominasi negara yang lemah), (2) Negara semiperiferi (negara yang bergantung pada perdagangan negara inti),  (3) Negara periferi (negara pinggiran). Globalisasi kapitalisme disini berkembang dengan cepat dan diterima oleh negara-negara di sekelilingnya. Mereka saling terkait dan saling mempengaruhi dalam hal produksi dan perdagangan, misalnya yang terjadi antara Meksiko dan Amerika Serikat (Henslin, 2007)

3.    Teori Ketergantungan (Dependensi)

Teori ketergantungan menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan (yang berbentuk perusahaan-perusahaan multinasional) dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan mereka. Dunia ketiga adalah negara yang tidak masuk Dunia Pertama (Negara kapitalis) dan dunia kedua (negara komunis). Dunia ketiga tidak dapat mengadakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi selama masih dalam cengkraman suatu sistem internasional yang diskriminatif. Akan tetapi, elit lokal tidak dapat melepaskan diri dari sistem tersebut karena akan membahayakan kedudukan mereka di negaranya sendiri (Clark, 1989).

4.    Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural adalah cara lain untuk memandang ketimpangan dunia dalam hal kesejahteraan dan kekuasaan. Pendekatan ini memandang bahwa kemiskinan dan kebergantungan dunia ketiga tidak disebabkan oleh keputusan kebijakan yang sangat sengaja dibuat di Amerika, Inggris atau Moskow. Namun, sebaliknya kebergantungan ini berasal dari struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah terpaksa kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi (Clark, 1989). Menurut Prebisch, sistem perdagangan bebas merugikan negara-negara pengekspor bahan mentah (negara periferi) dan menguntungkan negara-negara industri kaya yang mengekspor hasil industri (negara-negara pusat). Ia mengatakan bahwa ketimpangan tidak berasal dari kejahatan negara pusat, tetapi disebabkan oleh struktur sistem ekonomi internasional itu sendiri.

5.    Teori Fungsionalis

Teori fungsionalis percaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore (Henslin, 2007), penyebab ketidaksetaraan dan stratifikasi masyarakat adalah sebagai berikut.

·         Masyarakat harus memastikan bahwa posisinya terisi

·         Beberapa posisi lebih penting daripada yang lain

·         Posisi-posisi yang lebih penting harus diisi oleh orang yang lebih berkualifikasi

·         Untuk memotivasi orang yang lebih berkualifikasi agar mengisi posisi-posisi ini, masyarakat harus menawarkan imbalan lebih besar

Dalam teori ini posisi-posisi dengan tanggung jawab lebih besar menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar juga. Dengan demikian, posisi penting dalam masyarakat memerlukan lebih banyak pelatihan sehingga harus menerima imbalan lebih tinggi. Ketimpangan sosial dan stratifikasi social, menurut pandangan ini, menyebabkan meritokrasi yang berdasarkan kemampuan.

6.    Teori Konflik

Teori konflik melihat ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan (power) mendominasi kelompok yang kurang kuat. Mereka percaya bahwa kesenjangan sosial mencegah dan menghambat kemajuan masyarakat karena mereka yang berkuasa akan menindas orang-orang tak berdaya untuk mempertahankan status quo. Kedudukan/posisi menjadi penting selama mereka yang berkuasa menganggap kedudukan tersebut signifikan. Tokoh teori konflik ini antara lain Karl Marx,  Lewis coser, dan Ralf Dahrendorf. Marx adalah tokoh konflik pertama yang memandang bahwa kapitalisme akan memperuncing perbedaan kelas antar individu. Ia menganggap bahwa individu yang mempunyai tenaga (kaum borjuis) yang mampu menguasai alat produksi. Sedangkan menurut Lewis Coser, konflik adalah suatu perjuangan mengenai nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka. Tujuannya adalah untuk menetralkan atau melenyapkan pihak lawan. Tokoh konflik yang ketiga adalah Ralf Dahrendoft. Ia menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan atau wewenang. Berarti dalam hal ini, ada pihak penguasa dan pihak yang dikuasai. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya polarisasi yang mengarah pada konflik dalam masyarakat (parwitaningsih, dkk, 2012)

7.    Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik pertama kali dimunculkan oleh Douglas C. North. Teori ini memunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Teori neoklasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada awal proses pembangunan kurang lancar. Hal ini berakibat modal dan tenaga kerja meluas. Namun, apabila proses pembangunan terus berlanjut dengan makin baiknya sarana dan prasarana komunikasi, mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancer. Dengan demikian, nantinya setelah negara menjadi maju, ketimpangan pembangunan regional akan berkurang. Anggapan-anggapan ini kemudian dikenal sebagai Hipotesis Neoklasik (Sjafrizal, 2008).

Menurut Hipotesis Neoklasik, ketimpangan pembangunan pada awal proses meningkat. Setelah berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut semakin menurun. Dengan kata lain, ketimpangan di negara berkembang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di negara maju. Hal ini disebabkan di negara berkembang proses pembangunan baru dimulai. Kesempatan dan peluang pembangunan tidak bisa dimanfaatkan karena kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi di negara maju lebih cepat, sedangkan di negara berkembang lebih lambat (Sjafrizal, 2008)